Problematika Pendanaan Pemilihan Serentak 2020

Oleh: Wilfridus Son Lau, SH, MH, Advokat & Konsultan Hukum

PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Definisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Agenda politik prioritas nasional berupa pelaksanaan Pemilihan serentak gelombang keempat  akan digelar serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten (untuk NTT yaitu Malaka, Belu, TTU, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sabu Raijua, Sumba Barat dan Sumba Timur), dan 37 Kota merupakan program strategis nasional yang menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung penyelenggaraan Pemilihan di daerahnya masing-masing.

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 sudah dimulai pada September 2019, hari pemungutan dan penghitungan suara telah ditetapkan pada 23 September 2020. Dengan diluncurkannya Pemilihan serentak Tahun 2020 pada 23 September 2019, terbersit pertanyaan mendasar, bagaimana kondisi dan kesiapan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 yang bersumber dari APBD di 9 Kabupaten se-Provinsi NTT, termasuk Kabupaten Malaka?

Ketentuan Normatif Pendanaan Pelaksanaan Pemilihan

Pendanaan pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2020 merupakan program strategis nasional yang harus dilaksanakan dan dibebankan pada APBD dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing daerah yang melaksanakan Pemilihan. Lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 166 ayat (1) yang berbunyi “Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada ayat (3) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri”. Pelaksanaan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota yang bersumber dari APBD. Dalam Pasal 2 ayat (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 merupakan payung hukum bagi Kepala Daerah dan jajaran Pemerintahan Daerah untuk penatausahaan, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), mengeluarkan dan mencairkan dana penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk hibah dan sekaligus payung hukum bagi penyelenggara dalam menggunakan dan mengelola dana hibah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PML.32/2019.

Dalam hal memastikan pendanaan kegiatan Pemilihan yang tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. KPU dan Bawaslu mengusulkan kebutuhan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dimulai pada Tahun 2019 untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempedomani standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang anggarannya dibebankan dalam APBD Tahun 2019 dan/atau APBD Tahun 2020 dengan jumlah yang cukup dalam bentuk hibah. Besaran dana hibah kegiatan Pemilihan yang telah dibahas selanjutnya disepakati bersama TAPD dengan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten menjadi dasar pencantuman besaran anggaran kegiatan Pemilihan dalam APBD TA 2019 dan APBD TA 2020. Pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari APBD merupakan amanat Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan atau telah mengganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan pada perubahan APBD TA 2019, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian pengganggaran melalui perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD TA 2019 dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

Mengingat kegiatan Pemilihan yang tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 dimulai pada Tahun 2019 merupakan 1 (satu) paket kegiatan sehingga perjanjian hibah dibuat dalam 1 (satu) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dengan Ketua KPU Kabupaten dan Ketua Bawaslu Kabupaten yang seyogyanya paling lambat tanggal 1 Oktober 2019.

Selain penyediaan pendanaan kegiatan Pemilihan untuk KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten, Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran pendanaan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD berkenaan, pengembangan kehidupan demokratis di daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, dan juga terhadap penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020.

Merujuk pada uraian dan penjelasan tersebut di atas, pengelolaan anggaran Pemilihan serentak Tahun 2020 setelah mendapat hibah yang bersumber APBD dari Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur APBN, tidak lagi terikat pada Peraturan Daerah (Perda)  atau Peraturan Bupati (Perbup).

Problematika Pendanaan Pelaksanaan Pemilihan 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pendanaan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 telah tuntas dengan penandatanganan bersama NPHD oleh Bupati dengan Ketua KPU Kabupaten dan Ketua Bawaslu Kabupaten paling lambat tanggal 1 Oktober 2019. Namun demikian, sampai dengan tanggal 7 Oktober Tahun 2019 belum dilaksanakan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Malaka. Beberapa prolematika Pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 diantaranya :

  1. Pemahaman Pemda Malaka masih minim terkait penatausahaan dana hibah untuk kegiatan Pemilihan;
  2. Pemda Malaka kurang respon untuk melakukan pembahasan bersama dengan KPU Kabupaten Malaka terutama Bawaslu Kabupaten Malaka;
  3. Tanpa pembahasan bersama, Pemda Malaka langsung main patok anggaran dengan dalil defisit anggaran;
  4. Terlambat pembahasan bersama dari Pemda Malaka dengan KPU Kabupaten Malaka, terutama dengan Bawaslu Kabupaten Malaka;
  5. Pemda Malaka mengangap tugas Pengawas terutama untuk Pengawas adhoc tidak penting sehingga anggarannya dikurangi bahkan ingin ditiadakan;
  6. Pemda Malaka meminta KPU Kabupaten Malaka dan Bawaslu Kabupaten Malaka toleransi terhadap defisit anggaran yang dialami daerah.

Problem yang dihadapi penyelenggara terutama Bawaslu dari perspektif politik anggaran berdasarkan pengalaman di masa lalu adalah kerentanan anggaran Pemilihan kerapkali mengganggu prinsip Independensi penyelenggara khususnya Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan apalagi petahana kembali mengikuti kontestasi politik Pemilihan pada Tahun 2020. Penyelenggara yang tidak mau tunduk pada kemauan Kepala Daerah, penganggaran bisa terhambat dan bahkan tidak lancar. Sebaliknya penyelenggara yang mau bernegosiasi, tidak berkonfrontasi dan bahkan mau tunduk maka penganggarannya lancar dan tidak dipotong dari yang diusulkan, bahkan di beberapa daerah malah ditambah.

Di sisi lain, anggaran Pemilihan kerapkali menjadi “alat bargaining” bagi Petahana yang kembali maju. Melalui anggaran petahana melakukan pengaruh pada penyelenggara bahkan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dan jika demikian jelas berimplikasi pada kualitas demokrasi itu sendiri. Dinamika politik, saling bergaining antara Kepala Daerah dengan DPRD, saling “sandera” dan “transaksional” antara kepala daerah dan DPRD.

Sumber Pendapatan Asli Daerah kecil tidak menjadi alasan pembenar sebab dari aspek yuridis, rentang waktu pelaksanaan Pemilihan telah diatur secara tegas akan dilaksanakan dalam interval 5 tahun sekali. Oleh karena itu, tentu Pemerintah Daerah jauh-jauh harinya merencanakan dan menyiapkan anggaran yang cukup dan mencukupi pelaksanaan Pemilihan tanpa membuat alasan-alasan pembenar atas usulan pendanaan kegiatan Pemilihan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten apalagi alasan pembenarnya adalah defisit anggaran daerah. Apabila sampai batas waktu toleransi masih belum dilaksanakan penandatangan NPHD maka jelas bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaran Pemilihan Tahun 2020 terhambat.

Menyimak laporan dari beberapa Kabupaten se-Provinsi NTT yang melaksanakan Pemilihan, masih belum tuntas dan putus besaran anggaran Pemilihan untuk KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Dari 9 Kabupaten, yang telah tuntas dan putus besaran anggaran Pemilihan adalah Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu. Untuk Kabupaten Belu berdasarkan hasil pembahasan bersama, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana sebesar 18 M untuk KPU Kabupaten Belu dan 7,5 M untuk Bawaslu Kabupaten Belu. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka mengalokasikan dana 14,7 M untuk KPU Kabupaten Malaka dan untuk Bawaslu Kabupaten Malaka belum tuntas dan putus besaran anggaran yang dialokasikan. Sampai dengan saat ini, masih cukup menggembirakan sayup-sayup terdengar masih dalam pembahasan bersama antara TAPD Kabupaten Malaka dengan Bawaslu Kabupaten Malaka. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat perubahan struktur di tingkat bawah yaitu Pengawas TPS (PTPS) pada masa Pemilihan Tahun 2015 belum ada, tetapi pada Pemilihan Tahun 2020 PTPS sudah ada, status kelembagaan Pengawas di tingkat Kabupaten tidak  lagi Panwaslu tetapi sudah berubah menjadi Bawaslu Selain itu, terdapat penambahan tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu Kabupaten sebagai lembaga yang memiliki tugas pencegahan, mengawasi seluruh tahapan Pemilihan dan penindakan pelanggaran pemilu (administasi, pidana, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya) serta penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

Perlu Pemahaman Bersama

Pengelolaan dana hibah  kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan. Pendanaan kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.  Usulan akan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan oleh KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten kepada Bupati. Kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan, dan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN.

Implikasi status dana Pemilihan terhadap pertanggungjawabannya yang semestinya dipahami bersama dalam proses pendanaan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 adalah :

  1. Pemda bertanggungjawab sampai batas penyaluran (transfer). KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan dana sesuai APBN;
  2. Pemda tidak diperkenankan untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Dalam hal tertentu KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten dapat menyampaikan copy kuitansi;
  3. Pemda hanya berwenang untuk meminta laporan penggunaan dana dari KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten menyampaikan laporan penggunaan dana Pemilihan kepada Pemda;
  4. Inspektorat Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan audit pada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten. Penerimaan dan penggunaan dana hibah Pemilihan diaudit oleh BPK RI;
  5. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri harus memberikan Bimtek khusus untuk Pemerintah Daerah termasuk Kabupaten Malaka terkait pentingnya pendanaan kegiatan Pemilihan Tahun 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 adalah perintah Undang-Undang juga merupakan agenda politik prioritas nasional yang benar-benar mesti dilaksanakan dan disiapkan dengan baik dan penuh tanggungjawab dari semua pemangku kepentingan, terutama oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020 termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.

Menteri Dalam Negeri telah mengingatkan Bupati yang menyelenggarakan Pemilihan pada Tahun 2020 dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/9629/SJ untuk memastikan pendanaan pelaksanaan Pemilihan dapat dialokasikan anggaran yang dibebankan pada APBD TA 2019 dan/atau APBD TA 2020 dengan jumlah yang cukup dalam bentuk hibah  sesuai kebutuhan setiap tahapan Pemilihan. Menteri Dalam Negeri juga telah memberikan rambu-rambu kepada Bupati bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan Pemilihan yang tahapan, program, dan jadwal yang dimulai pada Tahun 2019 dapat dilakukan pencairan untuk mendanai tahapan kegiatan Pemilihan pada Tahun 2019 dibebankankan pada APBD TA 2019 dengan jumlah yang cukup yang pencairannya dilakukan sekaligus. Pendanaan Pemilihan Tahun 2020 untuk mendanai kebutuhan tahapan Pemilihan pada Tahun 2020 dibebankan pada APBD TA 2020 dianggarkan dalam jumlah yang cukup yang pencairannya dilakukan secara bertahap yaitu pada tahap kesatu paling sedikit 40% dan dibayarkan paling lambat 14 hari kerja terhitung setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2020. Tahap kedua dan tahap ketiga berpedoman pada Pasal 16 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019.

Pemerintah Daerah yang lalai atau tidak sungguh-sungguh dalam menyiapkan anggaran Pemilihan akan berakibat pada ditunda atau diundurnya Pemilihan. Apabila Pemilihan ditunda atau diundur tentu akan menjadi wilayah pengawasan dan pembinaan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pemberian sanksi terberat berupa menonaktifkan Bupati.

Dalam penantian harap cemas ini, kita semua harus bersabar dan berbesar hati serta tetap meyakini bahwa pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 termasuk Kabupaten Malaka tetap dilaksanakan tepat pada waktunya sebab Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih nakhoda Kabupaten 4 tahun yang akan datang.  Salus Populi, Suprema Lex !!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *