Mestinya Pelantikan Bupati Itu Menunggu Putusan Tetap

JAKARTA, Berita Perbatasan  – Problem pemilihan pilkada di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur ternyata belum juga selesai. Pada tanggal 3 September lalu, PTUN Jakarta melanjutkan persidangan terhadap proses gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri tentang dugaan SK yang hingga kini pihak Mendagri tidak menunjukan bukti SK aslinya. Menurut pihak Ombudman RI, mestinya proses pemilihan tersebut ditunda hingga menunggu ada putusan tetap dari kasus yang sedang berjalan.

“Saya kira paling tepat jika kemudian ada persoalan yang masuk ke ranah hokum, baiknya pelantikan itu ditunda sehingga rakyat kemudian mendapat sebuah legitimasi terhadap pemimpinnya”, demikian kata Komisioner Ombudsman RI, Dr. La Ode Ida pada acara talkshow Media Timor Chanel di Restoran Yan Keday Kopi Jakarta, sabtu (8/9).

Koordinator TIM penggugat, Lamboan Djahamou, dalam Diskusi Publik itu mengatakan sanksi pembatalan kemenangan atas kedua pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Alor periode 2018-2023 itu tertuang jelas dalam Pasal 71 ayat 5, UU Pilkada.

“Jika mengacu pada UU Pilkada, no 10 tahun 2016, Pasal 71 ayat 5, maka keduanya (Bupati dan Wakil Bupati terpilih) terancam dibatalkan kemenangannya,” kata Lamboan dalam diskusi bertajuk “Pilkada antara Harapan dan Fakta Hukum di Indonesia.

Bupati Amon Djobo kata Lomboan, sebelumnya telah melalukan mutasi dan pemecatan atas 1.381 aparatur sipil negara di Kabupaten Alor selama 6 bulan menjelang Pilkada Alor 2018 lalu.

Hal itu jelas melanggar ketentuan dalam UU Pemilukada yang menyebutkan seorang kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Dalam Pasal 71 ayat 2 disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Lamboan bersama sejumlah tim hukum lainnya mencoba memperkarakan Bupati Alor terpilih dengan kasus penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran terhadap UU no 10 tahun 2016 tentang Pemilukada.

“Kami meminta dukungan dari masyarakat untuk sama-sama menegakkan hukum di republik ini. Jika ada yang terbukti salah, maka yang bersangkutan harus dihukum, tanpa tebang pilih,” ujar Lamboan.

Lamboan menjelaskan, pihaknya bahkan telah mempermasalahkan kasus sengketa Pilkada ini sebelum Pilkada dimulai.

Dasar pelaporan itu berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Bawaslu RI yang dengan jelas menyebutkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih terbukti melakukan pelanggaran.

“Kenapa saya katakan melanggar, karena ada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Bukti selanjutnya adalah Rekomendasi Bawaslu RI yang menyatakan bukti pelanggaran,” pungkasnya.

Namun, dia menyesalkan lambannya proses penegakan hukum. Sebab, keduanya mencari celah dengan cara mempercepat pelantikan yang semestinya dijadwalkan pada 9 September 2019 mendatang.

Sejauh ini kasus pelanggaran UU Pemilukada yang menyeret Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Amon Djobo-Imran Duru masih dalam proses persidangan. (IMO/HRS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *